Penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Puskesmas

Servasius suwaldus situ

Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana

Jl. Arjuna Utara no.6 – Jakarta Barat 11470

Email : servasiussuwaldussitu@gmail.com


Pendahuluan

Demam berdarah dengue (DBD) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Jumlah kasus yang dilaporkan cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia harapan penduduk. Dampak ekonomi langsung pada penderita DBD adalah biaya pengobatan, sedangkan dampak ekonomi tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja, waktu sekolah dan biaya lain yang dikeluarkan selain untuk pengobatan seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan penderita. 1

Penyakit DBD sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang cenderung meningkat jumlah pasien serta semakin luas penyebarannya. Hal ini karena masih tersebarnya nyamuk Aedes aegypti (penular penyakit DBD) di seluruh pelosok tanah air, kecuali pada daerah dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) terutama menyerang anak-anak, namun dalam beberapa tahun terakhir cenderung semakin banyak dilaporkan kasus DBD pada orang dewasa. Penyakit ini ditandai dengan panas tinggi mendadak disertai kebocoran plasma dan pendarahan, dapat mengakibatkan kematian serta menimbulkan wabah.

Untuk memberantas penyakit ini diperlukan pembinaan peran serta masyarakat yang terus menerus dalam memberantas nyamuk penularnya dengan cara 3 M yaitu : menguras tempat penampungan air (TPA), menutup TPA dan mengubur/menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Cara pencegahan tersebut juga dikenal dengan istilah PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Upaya memotivasi masyarakat untuk melaksanakan 3M secara terus menerus telah dan akan dilakukan Pemerintah melalui kerjasama lintas program dan lintas sektoral termasuk tokoh masyarakat dan swasta. Namun demikian penyakit ini masih terus endemis dan angka kesakitan cenderung meningkat di berbagai daerah. Oleh karena itu upaya untuk membatasi angka kematian penyakit ini sangat penting.2

 

Pembahasan

Epidemiologi DBD

Infeksi virus dengue telah ada di Indonesia sejak abad ke -18, seperti yang dilaporkan oleh David Byfon seorang dokter berkebangsaan Belanda. Saat itu infeksi virus dengue menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai penyakit demam lima hari (vijfdaagse koorts) kadang-kadang disebut juga sebagai demam sendi (knokkel koorts). Disebut demikian karena demam yang terjadi menghilang dalam lima hari, disertai dengan nyeri pada sendi, nyeri otot, dan nyeri kepala Pada masa itu infeksi virus dengue di Asia Tenggara hanya merupakan penyakit ringan yang tidak pernah menimbulkan kematian. Tetapi sejak tahun 1952 infeksi virus dengue menimbulkan penyakit dengan manifestasi klinis berat, yaitu DBD yang ditemukan di Manila, Filipina. Kemudian ini menyebar ke negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Pada tahun 1968 penyakit DBD dilaporkan di Surabaya dan Jakarta dengan jumlah kematian yang sangat tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus DBD sangat kompleks, yaitu (1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi, (2) Urbanisasi yang tidak terencana & tidak terkendali. (3) Tidak adanya kontrol vektor nyamuk yang efektif di daerah endemis. dan (4) Peningkatan sarana transportasi.

Morbiditas dan mortalitas infeksi virus dengue dipengaruhi berbagai faktor antara lain status imunitas pejamu, kepadatan vektor nyamuk, transmisi virus dengue, keganasan (virulensi) virus dengue, dan kondisi geografis setempat. Dalam kurun waktu 30 tahun sejak ditemukan virus dengue di Surabaya dan Jakarta, baik dalam jumlah penderita maupun daerah penyebaran penyakit terjadi peningkatan yang pesat. Sampai saat ini DBD telah ditemukan di seluruh propinsi di Indonesia, dan 200 kota telah melaporkan adanya kejadian luar biasa. Incidence rate meningkat dari 0,005 per 100,000 penduduk pada tahun 1968 menjadi berkisar antara 6-27 per 100,000 penduduk. Pola berjangkit infeksi virus dengue dipengaruhi oleh iklim dan kelembaban udara. Pada suhu yang panas (28-32°C) dengan kelembaban yang tinggi, nyamuk Aedes akan tetap bertahan hidup untuk jangka waktu lama. Di Indonesia, karena suhu udara dan kelembaban tidak sama di setiap tempat, maka pola waktu terjadinya penyakit agak berbeda untuk setiap tempat. Di Jawa pada umumnya infeksi virus dengue terjadi mulai awal Januari, meningkat terus sehingga kasus terbanyak terdapat pada sekitar bulan April-Mei setiap tahun.2

Distribusi. Wabah DBD baru-baru ini telah terjadi di Filipina, Kaledonia baru, Tahiti, Cina, Vietnam. Laos, Kamboja. Maldives, Kuba, Venezuela. French Guiana, Suriname. Brasil. Kolombia. Niakaragua dan Puerto Rico. Indonesia merupakan wilayah endemis DBD dengan sebaran di seluruh tanah air. KLB terbesar dilaporkan di Vietnam pada tahun 1987, pada saat itu kira-kira 370.000 kasus dilaporan. 3

Sejak pertama ditemukan penyakit DBD di Indonesia (Surabaya dan Jakarta) pada tahun 1968, jumlah kasus cenderung meningkat dan daerah penyebarannya bertambah luas, sehingga pada tahun 1994 DBD telah tersebar ke seluruh propinsi di Indonesia. Pada tahun 2006 selama periode Januari-September tercatat 3 propinsi mengalami KLB, yaitu; Jawa Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat di 8 kab/kota dengan jumlah kasus 1.323 orang, 21 orang diantaranya meninggal (CFR=1,59%). Jumlah KLB pada tahun 2006 ini menurun tajam dibandingkan jumlah KLB pada tahun 2005 yang terjadi 12 propinsi di 35 kab/kota dengan jumlah kasus 3.336 orang, 55 orang diantaranya meninggal (CFR=1,65%).

Faktor Determinan.

1) Agent – Virus penyebab Demam Dengue adalah flavivirus dan terdiri dari 4 serotipe yaitu serotipe 1,2,3 dan 4 (dengue -1.-2,-3 dan -4). Virus yang sama menyebabkan Demam Berdarah Dengue (DBD). Semua serotipe dengue dapat menyebabkan DHF/DSS pada unitan menurun menurut frekwensi penyakit yang ditimbulkan tipe 2. 3,4 dan 1.

2) Host
yaitu faktor intrinsik yang sangat dipengaruhi oleh genetik yang berhubungan dengan meningkat atau menurunnya kepekaan individu terhadap penyakit tertentu
. Faktor pejamu yang merupakan faktor risiko untuk timbulnya penyakit adalah genetik, umur, jenis kelamin, keadaan fisiologi, kekebalan, penyakit yang diderita sebelumnya dan sifat-sifat manusia.

3) Vektor – Aedes aegypti dewasa berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan ukuran nyamuk rumah (Culex quinquefasciatus)
mempunyai warna dasar hitam dengan bintik-bintik putih terutama pada kakinya. Morfologinya khas yaitu mempunyai gambaran lira (lyre-form) yang putih pada punggungnya (mesonotum). Telur Ae.aegypti mempunyai dinding yang bergaris-garis dan menyerupai gambaran kain kasa. Larva Ae.aegypti mempunyai pelana yang terbuka dan gigi sisir yang berduri lateral.4

4) Reservoir – Virus dengue bertalian melalui siklus nyamuk Aedes aegypti-manusia di daerah perkotaan negara tropis; sedangkan siklus monyet-nyamuk menjadi reservoir di Asia Tenggara dan Afrika Barat. 5) Lingkungan (environment)
– Yang dimaksud dengan lingkungan ialah agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisasi. Secara umum lingkungan ini dibedakan atas dua macam yakni:

a. Lingkungan fisik. Yang dimaksud dengan lingkungan fisik ialah lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia. Lingkungan fisik ini banyak macamnya, misalnya cuaca, musim, keadaan geografis dan struktur geologi. Pada kasus DBD dapat berupa tempat perindukan Ae. aegypti yang merupakan tempat-tempat berisi air bersihyang letaknya berdekatan dengan rumah penduduk (±500m) dan udara yang lembab. Tempat perindukan buatan manusia; speerti tempayan/gentong tempat penyimpanan air minum, bak mandi, pot bunga, kaleng, botol, drum, ban mobil yang terdapat di halaman rumah; juga berupa tempat perindukan alamiah; seperti kelopak daun anaman, tempurung kelapa, tinggak bambu dan lubang pohon yang berisi air hujan.

b. Lingkungan non-fisik.Yang dimaksud dengan lingkungan non-fisik ialah lingkungan yang muncul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia. Ke dalam lingkungan non-fisik ini termasuk faktor sosial budaya, norma, nilai dan adat istiadat.

Peranan lingkungan dalam menyebabkan timbul atau tidaknya penyakit dapat bermacam-macam. Salah satu di antaranya ialah sebagai reservoir bibit penyakit (environmental reservoir). Adapun yang dimaksud dengan reservoir ialah tempat hidup yang dipandang paling sesuai bagi bibit penyakit. 5

Cara Transmisi. Ditularkan melalui gigitan nyamuk yang infektif terutama Aedes aegypti. Ini adalah spesies nyamuk yang menggigit pada siang hari dengan peningkatan aktivitas menggigit sekitar 2 jam sesudah matahari terbit dan beberapa jam sebelum matahari tenggelam. Nyamuk tersebut mendapat virus dari orang yang dalam darahnya terdapat virus itu. Orang itu (carrier) tidak harus orang yang sakit Demam Berdarah. Sebab, orang yang mempunyai kekebalan, tidak tampak sakit atau bahkan sama sekali tidak sakit, walaupun dalam darahnya terdapat virus dengue. Dengan demikian orang ini dapat menularkan penyakit kepada orang lain. Virus dengue akan berada dalam darah manusia selama ± 1 minggu. Orang dewasa biasanya kebal terhadap virus dengue.

    Tempat-tempat yang mempunyai resiko tinggi untuk terjadinya penularan demam berdarah ialah tempat umum (Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah, Hotel/tempat penginapan) yang kebersihan lingkungannya tidak terjaga, khususnya kebersihan tempat-tempat penampungan air (bak mandi. WC, dsb).

Tidak ditularkan langsung dari orang ke orang. Penderita menjadi infektif bagi nyamuk pada saat viremia yaitu : sejak beberapa saat sebelum panas sampai saat masa demam berakhir, biasanya berlangsung selama 3-5 hari. Nyamuk menjadi infektif 8-12 hari sesudah mengisap darah penderita viremia dan tetap infektif selama hidupnya.

 

Surveilans

Data tentang penyakit menular yang pernah terjadi di suatu daerah merupakan hasil dari sistem pengamatan (surveilans) yang dilakukan oleh petugas di daerah tersebut. Data ini penting untuk mengetahui bahwa di daerah tersebut pada masa yang lalu pernah mengalami kejadian luar biasa. Daerah itu dapat berupa: rumah sakit, sekolah, industri, pemukiman transmigrasi, kota, kabupaten, kecamatan, desa, atau negara.

Pengamatan epidemiologis penyakit menular ialah kegiatan yang teratur mengumpulkan, meringkas, dan analisis data tentang insidensi penyakit menular untuk mengidentifikasikan kelompok penduduk dengan risiko tinggi, memahami cara penyebaran dan mengurangi atau memberantas penyebarannya.

Setiap kasus harus dilaporkan dengan jelas dan lengkap meliputi diagnosis, mulai timbulnya gejala, dan variabel demografi seperti nama, umur, jenis kelamin, alamat dan asal data (dokter, rumah sakit, puskesmas, sekolah, tempat kerja, dan lain-lain).

Dengan mengadakan analisis secara teratur, kita dapat memperoleh berbagai informasi tentang penyakit musiman atau kecenderungan jangka panjang, perubahan daerah penyebaran, kelompok penduduk risiko tinggi yang dirinci menurut umur, jenis kelamin, suku, agama, sosial ekonomi, dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Pengamatan epidemiologis secara garis besar dapat dilakukan secara: aktif dan pasif.6

Surveilans pasif ialah pengumpulan data yang diperoleh dari laporan bulanan sarana pelayanan di daerah. Dari data yang diperoleh dapat diketahui distribusi geografis tentang berbagai penyakit menular, penyakit rakyat, perubahan-perubahan yang terjadi, dan kebutuhan tentang penelitian sebagai tindak lanjut.

Surveilans aktif ialah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mempelajari penyakit tertentu dalam waktu yang relatif singkat dan dilakukan oleh petugas kesehatan secara teratur seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk mencatat ada atau tidaknya kasus baru penyakit tertentu.6

Pencatatan meliputi variabel demografis, seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, sosial ekonomi, saat waktu timbul gejala, pola makanan, tempat kejadian yang berkaitan dengan penyakit tertentu dan pencatatan tetap dilakukan walaupun tidak ditemukan kasus baru.

Pengamatan Epidemiologi dan tindakan Pemberantasan7

a) Surveillance epidemiologi

1. Tujuan:

  • Deteksi secara dini adanya “out break” atau kasus-kasus yang endemis, sehingga dapat dilakukan usaha penanggulangan secepatnya.
  • Mengetahui faktor-faktor terpenting yang menyebabkan atau membantu adanya penularan-penularan atau wabah.

2. Daerah pelaksanaan:

  • Surveillance tidak hanya dilaksanakan di desa-desa dimana sudah pernah terdapat penderita/penularan DBD saja, tetapi harus dilaksanakan juga di daerah- daerah yang receptive, yaitu daerah-daerah dimana diketahui terdapat Aedes aegepti saja sudah cukup untuk dinyatakan receptive.
  1. Pelaksanaan:
  • Penemuan penderita.
  • Untuk hal ini perlu ditentukan kriteria yang Standard guna diagnosa klinis dan konfirmasi laboratorium dari DBD.
    • Pelaporan penderita.
    • Penderita yang telah ditemukan di Puskesmas/Puskesmas Pembantu perlu dilaporkan kepada unit-unit surveillance epidemiologi.
  • Penelitian wabah. Bila dicurigai adanya wabah perlu dilakukan penelitian di lapangan, maksudnya ialah: 1) Untuk mengetahui adanya penderita-penderita lain atau penderita-penderita tersangka DBD yang perlu dikonfirmasi laboratorium. 2) Menentukan luas daerah yang terkena dan luas daerah yang perlu ditanggulangi. 3) Penilaian sumber-sumber (inventory) mengenai keadaan umum setempat, mengenai fasilitas dan faktor-faktor yang berperanan penting pada timbulnya wabah. 4) Setiap kasus demam berdarah/tersangka demam berdarah perlu dilakukan kunjungan rumah oleh petugas Puskesmas untuk penyuluhan dan pemeriksaan jentik di rumah kasus tersebut dan 20 rumah di sekelilingnya. Bila terdapat jentik, masyarakat diminta melakukan pemberantasan sarang nyamuk (Pada umumnya Penyemprotan/fogging, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Dati II. Prioritas fogging adalah pada areal dengan kasus-kasus demam berdarah yang mengelompok, dan yang meninggal).
  1. Surveillance vektor – Untuk tingkat Puskesmas kegiatannya membantu Tim Dati II atau Dati I dalam pelaksanaan surveillance vektor ini.

     

    Teknik penemuan kasus DBD.

    Penyelidikan epidemiologi DBD merupakan kegiatan pelacakan penderita/tersangka lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular penyakit demam berdarah dengue di rumah penderita/tersangka dan rumah-rumah sekitarnya dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter, serta tempat umum yang diperkirakan menjadi sumber penyebaran penyakit lebih lanjut.

    Metode pencarian kasus penyakit menular, terutama yang disebabkan nyamuk, di Indonesia, dengan cara active case finding, passive case finding, ataupun survey (Mass survey, Fever survey). Active Case Finding (ACD) umumnya dilaksanakan dengan cara kunjungan dari rumah ke rumah oleh petugas kesehatan biasanya setiap 1 dan 2 bulan. Semua rumah harus dapat dikunjungi dan dilakukan pemeriksaan terhadap adanya kemungkinan infeksi DBD. ACD ini umumnya dilakukan di daerah non-endemis DBD. Umumnya di Indonesia, pencarian kasus DBD menggunakan teknik Passive Case Finding (PCD). Pada teknik PCD si penderita dengan gejala DBD datang ke di rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik untuk berobat, kemudian dilakukan pemeriksaan hingga didiagnosa penyakit DBD. PCD biasanya diperuntukkan di daerah endemis.

     

    Upaya Kesehatan Pokok Puskesmas

    Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni :7

    I. Upaya Kesehatan Wajib – Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan. Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:

    1. Upaya Promosi Kesehatan
    2. Upaya Kesehatan Lingkungan
    3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
    4. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
    5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
    6. Upaya Pengobatan

    II. Upaya Kesehatan Pengembangan – Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada yakni a) Upaya Kesehatan sekolah, b) Upaya Kesehatan Olahraga, c) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat, d) Upaya Kesehatan Kerja, e) Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, f) Upaya Kesehatan Jiwa, g) Upaya Kesehatan Mata, h) Upaya Kesehatan Usia Lanjut, i) Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional.

    Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan Puskesmas. Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang baik upaya kesehatan wajib maupun kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut maka dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.

    Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular – DBD

    Gejala umum DBD8

    1. Hari ke-1 :

    (1 ) Mula-mula timbul panas mendadak (suhu badan 38° — 40°)

    (2) Badan lemah dan lesu

    1. Hari ke-2 atau ke-3 :

      (3) Perut (ulu hati) terasa nyeri

      (4) Petechiae (bintik-bintik merah di kulit) pada muka, lengan, paha, perut atau dada. Kadang-kadang bintik-bintik merah ini hanya sedikit sehingga sering perlu pemeriksaan yang teliti. Bintik-bintik merah ini mirip dengan bekas gigitan nyamuk. Untuk membedakannya ranggangkan kulit: bila hilang, bukan demam berdarah. Untuk melihat adanya petechiae lakukan pemeriksaan dengan tourniquet (rumpel leede) test. Test positif setelah pemeriksaan tourniquet (rumpel leede) keluar petechiae di tangan.

      (5) Kadang-kadang terjadi perdarahan hidung (mimisan), mulut atau gusi dan muntah darah atau berak darah. Tanda-tanda dan gejala di atas disebabkan karena pecahnya pembuluh darah kapiler yang terjadi di semua organ tubuh.

    2. Hari ke-4 s/d 7 :

      (6) Bila keadaan penyakit menjadi parah, penderita gelisah, berkeringat banyak, ujung-ujung tangan dan kaki dingin (pre shock).

      (7) Bila keadaan (pre-shock) ini berlanjut, maka penderita dapat mengalami shock (lemah tak berdaya, denyut nadi cepat atau sukar diraba), atau disebut dengan Dengue Shock Syndrome (DSS), dan bila tidak segera ditolong dapat meninggal. Keadaan pre-shock dan shock ini disebabkan oleh adanya gangguan pada pembuluh darah kapiler yang mengakibatkan merembesnya plasma darah keluar dari pembuluh darah. Selain itu juga oleh karena adanya perdarahan.

  • Stadium DBD: (WHO, 1997)2

    I : demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi perdarahan ialah uji torniquet +

    II : seperti derajat I, disertai perdarahan spontan di kulit dan atau perdarahan lain.

    III : didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lambat, tekanan nadi menurun (≤ 20 mmHg) atau hipotensi, sianosis di sekitar mulut, kulit dingin dan lembab, dan anak tampak gelisah

    IV : syok berat (profound shock), nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak teratur

    Catatan: Adanya trombositopenia disertai hemokonsentrasi membedakan DBD derajat I/II dengan DD. Pembagian derajat penyakit dapat juga dipergunakan untuk kasus dewasa.

    Cara Diagnosis. Adanya 2 atau 3 kriteria klinik yang pertama disertai adanya thrombocytopenia sudah cukup untuk menegakkan diagnosa Demam Berdarah secara klinik. Bila kriteria tersebut belum/tidak dipenuhi disebut sebagai suspect Demam Berdarah. Diagnosa pasti dilakukan dengan pemeriksaan serologis spesimen akut dan konvalescen.

  • Kriteria DBD: 1. Kriteria Klinis: a) demam tinggi mendadak, tanpa sebab jelas, terus – menerus selama 2 – 7 hari, b) manifestasi perdarahan (uji torniquet positif, petekiia, akimosis, purpura, perdarahan mukosa, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena), c) pembesaran hati, d) syok,ditandai nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi, hipotensi, kaki dan tangan dingin, kulit lembab, dan pasien tampak gelisah. 2. Kriteria Laboratoris: a) trombositopenia ≤ 100.000/mm3, dan b) hemokonsentrasi, dapat dilihat dari peningkatan hematokrit 20% atau lebih.2

     

    Pengobatan umum di puskesmas

    Pertolongan pada penderita yang dapat dilakukan meliputi: a) Beri penderita minum banyak-banyak (air masak, susu, teh, atau minuman lain), b) Beri penderita obat penurun panas dan/atau kompres dengan es, dan c) Penderita dengan gejala pre-shock harus dirawat (di rumah sakit/Puskesmas).7

    Pada dasarnya pengobatan DBD bersifat suportif, yaitu mengatasi kehilangan cairan plasma sebagai akibat peningkatan kapiler dan sebagai akibat perdarahan. Pasien DD dapat berobat jalan sedangkan pasien DBD dirawat di ruang perawatan biasa. Tetapi pada kasus DBD dengan komplikasi perlu perawatan intensif.

    • Tirah baring selama masih demam
    • Obat antipiretik atau kompres panas hangat.
    • Untuk menurunkan suhu dianjurkan pemberian parasetamol. Asetosal/salisilat tidak dianjurkan oleh karena dapat menyebabkan gastritis, perdarahan atau asidosis.
    • Diajurkan pemberian cairan elektrolit (mencegah dehidrasi sebagai akibat demam, anoreksia dan muntah) per oral, jus buah, sirup, susu. Disamping air putih, dianjurkan diberikan selama 2 hari.
    • Pasien harus diawasi ketat terhadap kejadian syok. Periode kritis adalah pada saat suhu turun pada umumnya hari ke-3 -5 fase demam.
    • Pemeriksaan kadar hematokrit berkala untuk pengawasan hasil pemberian cairan yaitu menggambarkan derajat kebocoran plasma dan pedoman kebutuhan cairan vena.
    • Jenis cairan kristaloid : larutan ringer laktat ( RL), larutan ringer asetat (RA), larutan garam faali (GF), detroksa 5% dalam larutan ringer laktat (D5/RL), detroksa 5% dalam larutan ringer asetat (D5/RA). (catatan : untukresusitasi syok dipergunakan larutan RL atau RA tidak boleh larutan yang mengandung dekstran)
    • Cairan koloid : dekstran 40, plasma, albumin.

    Penanggulangan dan Promosi Kesehatan

    Upaya penanggulangan DBD telah dilaksanakan sejak tahun 1968, namun diprogramkan secara teratur sejak tahun 1974 dengan dibentuknya Subdit Arbovirosis di Departemen Kesehatan. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan antara lain meliputi: 1) Pelatihan dokter, 2) Pemberantasan vektor dan 3) Penyuluhan kepada masyarakat.

    Mengingat vaksin untuk mencegah dan obat untuk membasmi virusnya belum tersedia, maka cara yang dapat dilakukan sampai saat ini ialah dengan memberantas nyamuk penularnya (vektor). Pemberantasan vektor dapat dilakukan terhadap nyamuk dewasa maupun jentiknya.

    Pada tahun 1969-1980 pemberantasan vektor menggunakan insektisida dengan fogging terutama bila terjadi wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Pada tahun 1988, selain fogging juga dilaksanakan abatisasi massal untuk membunuh jentik, yang dilakukan sebelum musim penularan di daerah endemis.

    Sejak tahun 1989/1990 dilaksanakan pemberantasan DBD secara terpadu, yaitu terdiri dari penanggulangan fokus, fogging massal sebelum musim penularan dan abatisasi setiap tiga bulan di kelurahan-kelurahan endemis. Di kelurahan-kelurahan lain dalam wilayah kecamatan yang sama, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan PSN DBD. Cara tersebut mulai diterapkan secara intensif pada tahun 1991/1992, namun luas wilayah yang ditanggulangi masih sangat terbatas.

    Namun demikian, hingga saat ini upaya pemberantasan DBD belum berhasil di Indonesia, sehingga penyakit ini masih sering terjadi dan menimbulkan KLB di berbagai daerah. Permasalahan utama dalam upaya menekan angka kesakitan adalah masih belum berhasilnya upaya penggerakan peran serta masyarakat dalam PSN DBD melalui Gerakan 3M yang mulai diintensifkan sejak 1992.

    Oleh karena itu, untuk meningkatkan upaya pemberantasan penyakit DBD pada tahun 2004 baik selama KLB maupun sesudah KLB dan untuk tahun-tahun yang akan datang diperlukan adanya Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dalam melakukan pemeriksaan jentik secara berkala dan terus-menerus serta menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan PSN DBD.2

    Penyuluhan dan penggerakan masyarakat untuk PSN (pemberantasan sarang nyamuk). Penyuluhan/informasi tentang demam berdarah dan pencegahannya dilakukan melalui jalur- jalur informasi yang ada:7

    • Penyuluhan kelompok: PKK, organisasi sosial masyarakat lain, kelompok agama, guru, murid sekolah, pengelola tempat umum/instansi, dll.
    • Penyuluhan perorangan:
  1. Kepada ibu-ibu pengunjung Posyandu
  2. Kepada penderita/keluarganya di Puskesmas
  3. Kunjungan rumah oleh Kader/petugas Puskesmas
  • Penyuluhan melalui media massa: TV, radio, dll (oleh Dinas Kesehatan Tk. II, I dan pusat). Menggerakkan masyarakat untuk PSN penting terutama sebelum musim penularan (musim hujan) yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala Wilayah setempat. Kegiatan PSN oleh masyarakat ini seyogyanya diintegrasikan ke dalam kegiatan di wilayah dalam rangka program Kebersihan dan Keindahan Kota. Di tingkat Puskesmas, usaha/kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) demam berdarah ini seyogyanya diintegrasikan dalam program Sanitasi Lingkungan.

Cara MelakukanPenyuluhan Kelompok

  1. Penyuluhan kelompok dapat dilaksanakan di kelompok Dasawisma, pertemuan arisan atau pada pertemuan Warga RT/RW, pertemuan dalam kegiatan keagamaan atau pengajian, dan sebagainya.
  2. Langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan kelompok:1
  • Usahakan agar setiap peserta pertemuan dapat duduk dalam posisi saling bertatap muka satu sama lain. Misalnya berbentuk huruf U, O atau setengah lingkaran.
  • Mulailah dengan memperkenakan diri dan perkenalan semua peserta
  • Kemudian disampaikan pentingnya membicarakan demam berdarah dengue, antara lain bahayanya, dapat menyerang sewaktu-waktu pada semua umur terutama anak-anak.
  • Jelaskan materi yang telah disiapkan sebelumnya secara singkat dengan menggunakan gambar-gambar atau alat peraga misalnya lembar balik (flipchart) atau leaflet/poster
  • Setelah itu beri kesempatan kepada peserta untuk berbicara atau mengajukan pertanyaan tentang materi yang dibahas

Pada akhir penyuluhan, ajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan telah dipahami.

Pelaporan penderita dan pelaporan kegiatan

  1. Sesuai dengan ketentuan/sistim pelaporan yang berlaku, pelaporan penderita demam berdarah dengue menggunakan formulir :
    1. W1/laporan KLB (wabah)
    2. W2/laporan mingguan wabah
    3. SP2TP: LB 1/laporan bulanan data kesakitan, LB 2/laporan bulanan data kematian. Sedangkan untuk pelaporan kegiatan menggunakan formulir LB3/laporan bulanan kegiatan Puskesmas (SP2TP).
  2. Penderita demam berdarah/suspect demam berdarah perlu diambil specimen darahnya (akut dan konvalesens) untuk pemeriksaan serologis. Specimen dikirim bersama-sama ke Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) melalui Dinas Kesehatan Dati II setempat.

     

    Indikator KLB

    KLB adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan / kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian atau kesakitan / kematian yang bermakna secara epidemiologi pada sutu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Termasuk kejadian kesakitan/kematian yang disebabkan oleh penyakit menular maupun yang tidak menular dan kejadian bencana alam yang disertai wabah penyakit.

    Kriteria Penetapan KLB Demam Berdarah Dengue

    1. Timbulnya penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang sebelumnya tidak ada di suatu daerah Tingkat II.
    2. Adanya peningkatan kejadian kesakitan DBD dua kali atau lebih dibandingkan jumlah kesakitan yang biasa terjadi pada kurun waktu yang sama tahun sebelumnya.

    Indikator KLB Demam Berdarah Dengue

  • Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Indikator Indonesia Sehat 2010 dirumuskan indikator KLB Demam Berdarah Dengue yaitu: “Aneka kesakitan (morbiditas) DBD adalah jumlah kasus DBD di suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibagi jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu yang sama, dikalikan 100.000.” (Depkes 2003)

 

Pencegahan & Pemberantasan vektor

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992: “upaya pemberantasan penyakit demam berdarah dengue dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penemuan, pelaporan penderita, pengamatan penyakit dan penyelidikan epidiomologi, penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan kepada masyarakat.”

  1. Cara memberantas nyamuk dewasa1

    Fogging (pengasapan). Nyamuk Aedes aegypti dapat diberantas dengan fogging (pengasapan) racun serangga, termasuk racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di rumah tangga. Melakukan pengasapan saja tidak cukup, karena dengan pengasapan itu yang mati hanya nyamuk (dewasa) saja. Selama jentiknya tidak dibasmi, setiap hari akan muncul nyamuk yang baru menetas dari tempat perkembang biakannya Karena itu cara yang tepat adalah memberantas jentiknya yang dikenal dengan istilah PSN DBD yaitu singkatan dari Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue.

    Fogging tertutup adlah pada saat fogging dilakukan semua pintu dan jendela ditutup rapat – rapat. Dilakukan sekitar jam 7.00 – 10.00 dan jam 15.00 – 18.00. Fogging terbuka adalah pada saat fogging / pengasapan dilakukan semua pintu dan jendeladibuka lebar – lebar. Dilakukan sekitar jam 7.00 – 10.00 dan jam 15.00 – 18.00. Fogging fokus adalah fogging yang dilakukan dititik fokus dan sekitarnya dengan jarak radius 100 m atau ± 20 rumah sekitarnya. Dilakukan dua siklus dengan jarak seminggu, diikuti abatisasi. Fogging fokus dilakukan setelah penyelidikan epidemiologi positif.

    Syarat PE /penyelidikan epidemiologi ( + ):

  • Dalam radius 100 m dari rumah penderita DBD ada 2 kasus DBD lainnya
  • Dalam radius 100 m dari rumah penderita DBD ditemukan ada kasus demam tanpa sebab jelas
  • Dalam radius 100 m dari rumah penderita DBD ditemukan 1 kasus meninggal karena sakit DBD
  1. Cara memberantas jentik Aedes aegypti

    i)
    PSN DBD dilakukan dengan cara 3M, yaitu:

    1. Menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali.
    2. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air
    3. Menguburkan, mengumpulkan, memanfaatkan, atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, plastik bekas, dan lain-lain.

    Selain itu ditambah dengan cara lainnya (yang dikenal dengan istilah 3M plus), seperti:

    1. Ganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lainnya seminggu sekali
    2. Perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar/rusak
    3. Tutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon dan lain-lain misalnya dengan tanah
    4. Bersihkan/keringkan tempat-tempat yang dapat menapung air seperti pelepah pisang atau tanaman lainnya termasuk tempat- tempat lain yang dapat menampung air hujan di pekaranga, kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan lain-lain.
    5. Lakukan larvasidasi, yaitu membubuhkan bubuk pembunuh jentik (Abate 1 G, Altosid 1,3 G dan Sumilarv 0,5 G (DBD)) di tempat- tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air
    6. Pelihara ikan pemakan jentik nyamuk
    7. Pasang kawat kasa di rumah
    8. Pencahayaan dan ventilasi memadai
    9. Jangan biasakan menggantung pakaian dalam rumah
    10. Tidur menggunakan kelambu, dan
    11. Gunakan obat nyamuk (bakar, gosok) dan lain-lain untuk mencegah gigitan nyamuk.

    Perlindungan perseorangan:7

    Memberikan anjuran untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti yaitu dengan meniadakan sarang nyamuknya di dalam rumah. Yaitu dengan melakukan penyemprotan dengan obat anti serangga yang dapat dibeli di toko-toko seperti baygon, raid dan lain lain.

    1. Pemberantasan vektor jangka panjang (pencegahan)

    Satu cara pokok untuk pemberantasan vektor jangka panjang ialah usaha peniadaan sarang nyamuk, vas bunga dikosongkan tiap minggu, menguras bak mandi seminggu sekali yaitu dengan menggosok dinding bagian dalam dari bak mandi tersebut, tempat-tempat persediaan air agar dikosongkan lebih dahulu sebelum diisi kembali. Maksudnya agar larva-larva dapat disingkirkan.Dalam usaha jangka panjang untuk daerah dengan vektor tinggi dan riwayat wabah DBD maka kegiatan Puskesmas lebih lanjut yaitu: 1) Abatesasi untuk membunuh larva dan nyamuk, dan 2) Fogging dengan malathion atau fonitrothion.

    1. Pemberantasan vektor dalam keadaan wabah. Kegiatan Puskesmas adalah membantu : a) Tim Propinsi/Dati II untuk survai larva dan nyamuk, b) Membantu penyiapan rumah penduduk untuk di-fogging.

    ii) Larvasidasi. Larvasidasi adalah menaburkan bubuk pembunuh jentik ke dalam tempat- tempat penampungan air. Bila menggunakan Abate disebut Abatisasi. Cara melakukan larvasidasi:

    1. Menggunakan bubuk Abate 1 G (bahan aktif: Temephos 1%) – Takaran penggunaan bubuk Abate 1 G adalah sebagai berikut: Untuk 100 liter cukup dengan 10 gram bubuk Abate 1 G dan seterusnya. Bila tidak ada alat untuk menakar, gunakan sendok makan, satu sendok makan peres (yang diratakan di atasnya) berisi 10 gram Abate 1 G. Selanjutnya tinggal membagikan atau menambahkannya sesuai dengan banyaknya air yang akan diabatisasi. Takaran tidak perlu tepat betul.
    2. Menggunakan Altosid 1,3 G (bahan aktif: Metopren 1,3%) – Takaran penggunaan Altosid 1,3 G adalah sebagai berikut: Untuk 100 liter air cukup dengan 2,5 gram bubuk Altosid 1,3 G atau 5 gram untuk 200 liter air. Gunakan takaran khusus yang sudah tersedia dalam setiap kantong Altosid 1,3 G. Bila tidak ada – alat penakar, gunakan sendok teh, satu sendok teh peres (yang diratakan atasnya) berisi 5 gram Altosid 1,3 G. Selanjutnya tinggal membagikan atau menambahkannya sesuai dengan banyaknya air. Takaran tidak perlu tepat betul.
    3. Menggunakan Sumilarv 0,5 G (DBD) (bahan aktif:piriproksifen 0,5%) – Takaran penggunaan Sumilarv 0,5 G (DBD) adalah sebagai berikut: Untuk 100 liter air cukup dengan 0,25 gram bubuk Sumilarv 0,5 G (DBD) atau 0.5 gram untuk 200 liter air. Gunakan takaran khusus yang tersedia (sendok kecil ukuran kurang lebih 0,5 gram). Takaran tidak perlu tepat betul.

     

    Angka Bebas Jentik

    Merupakan salah satu indicator keberhasilan program pemberantasan vector penular DBD. Angka Bebas Jentik sebagai tolak ukur upaya pemberantasan vector melalui gerakan PSN-3M menunjukan tingkat partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD. Rata-rata ABJ yang dibawah 95% menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mencegah DBD di lingkunagnnya masing-masing belum optimal.

    Cara Melakukan Pemeriksaan Jentik

    Cara-cara memeriksa jentik: i) Periksalah bak mandi/WC, tempayan, drum dan tempat-tempat penampungan air lainnya, ii) Jika tidak tampak, tunggu ± 0,5-1 menit, jika ada jentik ia akan muncul kepermukaan air untuk bernapas, iii) Di tempat yang gelap gunakan senter/battery. iv) Periksa juga vas bunga, tempat minum nurung, kaleng-kaleng, plastik, ban bekas dan lain-lain. Contoh formulir hasil pemeriksaan jentik

     

    HASILPEMERIKSAAN JENTIK

    RT/RW:     

    desa/kelurahan :    

     

    No

    Nama Kepala Keluarga/pengelola bangunan

    Alamat (RT/RW)

    Jentik

    Keterangan

    (+)

    (-)

               

    …………, ……………………… 20…

    Petugas Jumantik,    

                             ( …………………………………………………… )

     

    Catatan: – Satu lembar formulir di isi untuk kurang lebih 30 KK (kepala keluarga)

    – Melaporkan hasil pemeriksaan jentik (ABJ) ke puskesmas sebulan sekali.

     

     

    Puskesmas

    Manajemen Puskesmas9

    Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan keluaran Puskesmas yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajeman. Ada tiga fungsi manajemen Puskesmas yang dikenal yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian tersebut harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.

    I. Perencanaan

    Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua, rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.

    1. Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib

    Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas yakni Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan Puskesmas adalah : a) Menyusun usulan kegiatan, b) Mengajukan usulan kegiatan, dan c) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

    2. Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan

    Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Langkah-langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh Puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut : a) Identifikasi upaya kesehatan pengembangan, b) Menyusun usulan kegiatan, c) Mengajukan usulan kegiatan, dan d) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan.

    II. Pelaksanaan dan Pengendalian

    Pelaksanaan dan Pengendalian adalah proses penyelenggaraan, pemantauan serta penilaian terhadap penyelenggaraan rencana tahunan Puskesmas, baik rencana tahunan upaya kesehatan wajib maupun rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan, dalam mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian adalah sebagai berikut :

    A. Pengorganisasian

    Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan Puskesmas perlu dilakukan pengorganisasian. Ada dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama, pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada seluruh petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya. Penetuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim pada awal tahun kegiatan.

    Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim secara lintas sektoral. Ada dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan yaitu penggalangan kerjasama bentuk dua pihak yakni antara dua sektor terkait, misalnya antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan kerja dan penggalangan kerjasama bentuk banyak pihak yakni antar berbagai sektor terkait, misalnya antara Puskesmas dengan sektor pendidikan, serta agama, sektor kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung yakni antar sektor-sektor terkait dan secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi kecamatan.

    B. Penyelenggaraan

    Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para penanggungjawab dan para pelaksana yang telah ditetapkan pada pengorganisasian, ditugaskan menyelenggarakan kegiatan Puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk dapat diselenggarakannya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

    1. Mengkaji ulang rencana pelaksanan yang telah disusun terutama yang menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas para penanggungjawab dan pelaksanaan.

    2. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan Puskesmas harus terbagi habis dan merata kepda seluruh petugas.

    3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kendali mutu dan kendali biaya merupakan 2 hal penting dalam penyelenggaraan Puskesmas. Kendali mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah yang menyebabkan masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menerapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Sedangkan kendali biaya adalah upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu dalam menetapkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat.

    C. Penilaian

    Kegiatan penilaiaan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Melakukan penilaiaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan Sumber data yang dipergunakan pada penilaian dibedakan atas dua, berbagai sumber data lain yang terkait, yang dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun Kedua, sumber data sekunder yakni data dari hasil pemantauan bulanan dan triwulan. 2) Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya.

    III. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

    Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelengaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai berikut :

    1. Pengawasan – Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek adminstratif, keuangan dan teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundangudangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    2. Pertanggungjawaban – Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala Puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.

    Pemantauan Pelaksanaan7

    (Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas SP2TP)

  2. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup
    1. Pengertian: Dalam manajemen diperlukan adanya data yang akurat, tepat waktu dan kontinu serta mutakhir secara periodik. Berdasar S.K. Menteri Kesehatan nomor 63/Menkes/ll/l98l, berlaku sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP). SP2TP adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan Puskesmas, meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas. Dengan melakukan SP2TP sebaik-baiknya, akan didapat data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian penampilan Puskesmas serta situasi kesehatan masyarakat umumnya.
    2. Tujuan:
      1. Umum: Tersedianya data dan informasi yang akurat tepat waktu dan mutakhir secara periodik/ teratur untuk pengelolaan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas di berbagai tingkat administrasi.
      2. Khusus: a) Tersedianya data yang meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan pokok Puskesmas yang akurat tepat waktu dan mutakhir secara teratur. b) Terlaksananya pelaporan data tersebut secara teratur di berbagai jenjang administrasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. c) Termanfaatkannya data tersebut untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas di berbagai tingkat administrasi.
    3. Ruang Lingkup
    4. SP2TP dilakukan oleh semua Puskesmas (termasuk Puskesmas dengan Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling).
    5. Pencatatan dan Pelaporan mencakup: a) data umum dan demografi wilayah kerja Puskesmas, b) data ketenagaan di Puskesmas, c) data sarana yang dimiliki Puskesmas, dan d) data kegiatan pokok Puskesmas yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung Puskesmas.
    6. Pelaporan dilakukan secara periodik (bulanan, tribulanan, semester dan tahunan), dengan menggunakan formulir yang baku. Seyogyanya berjenjang dari Puskesmas ke Dati II, dari Dati II ke Dati I, dan Dati I ke Pusat. Namun sementara ini dapat dilakukan dari Dati II langsung ke Pusat, dengan tindasan ke Propinsi.

    2) Beberapa Batasan

    Dalam pelaksanaan SP2TP ada beberapa batasan tentang istilah yang digunakan untuk mendapatkan kesamaan pengertian, sehingga pencatatan dilakukan dengan benar dan sama di seluruh Puskesmas.

    a) Kunjungan – Ada 2 (dua) macam kunjungan: .

    (1) Kunjungan seseorang ke Puskesmas, Puskesmas Pembantu, baik untuk mendapat pelayanan kesehatan maupun sekedar mendapat keterangan sehat-sakit. Untuk ini dibedakan 2 (dua) kategori:

  • Kunjungan baru, ialah seseorang yang pertama kali datang ke Puskesmas/Puskesmas Pembantu, sehingga seumur hidupnya hanya dicatat sebagai satu kunjungan baru.
  • Kunjungan lama, ialah seseorang yang datang Puskesmas/Puskesmas Pembantu yang kedua kali dan seterusnya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

    (2) Kunjungan Sebagai Kasus. Kunjungan kasus adalah kasus baru + kasus lama + kunjungan baru + kunjungan lama suatu penyakit.

  1. Kasus – Ada 2 macam kasus:
  • Kasus baru, adalah “new episode of illness”, yaitu pernyataan pertama kali seseorang menderita penyakit tertentu sebagai hasil diagnosa dokter atau tenaga paramedis.
  • Kasus lama adalah kunjungan Kedua dan seterusnya, dari kasus baru yang belum dinyatakan sembuh atau kunjungan kasus lama dalam tahun/periode yang sama. Untuk tahun berikutnya, kasus ini diperhitungkan sebagai kasus baru.
  1. Keluarga. Keluarga dalam catatan SP2TP adalah satu kepala keluarga beserta anggotanya yang terdiri dari isteri, anak-anak (kandung, tiri dan angkat), dan orang lain yang tinggal dalam satu atap/rumah.
  2. Nomor Kode Puskesmas. Pemberian nomor kode Puskesmas/Puskesmas Pembantu berdasar pada letak geografis dan jenjang administrasi serta peresmian per S.K. Bupati atas existensinya setelah dibangun.

Pelaksanaan SP2TP

Pelaksanaan SP2TP terdiri dari 3 kegiatan, ialah: a) Pencatatan dengan menggunakan format, b) Pengiriman laporan dengan menggunakan format secara periodik, dan c) Pengolahan analisis dan pemanfaatan data/informasi.

a)
Pencatatan –
Pencatatan dilakukan dalam gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu mengisi:
1)
Family Folder (Kartu Individu dan
Kartu Tanda Pengenal Keluarga); 2)
Buku Register untuk :
Rawat jalan/rawat nginap, Penimbangan, Kohort
lbu, KohortAnak, Persalinan, Laboratorium, Pengamatan penyakit menular, Imunisasi, dan P.KM.; 3) Kartu Indek Penyakit (Kelompok Penyakit) yang disertai distribusi jenis kelamin, golongan, umur dan desa; 4) Kartu Perusahaan; 5) Kartu Murid; 6) Sensus harian (Penyakit dan Kegiatan Puskesmas) untuk mempermudah pembuatan laporan. Petunjuk pengisiannya ada dalam Buku Pedoman SP2TP.

b) Pelaporan – Jenis dan periode laporan sebagai berikut : 1) Bulanan – a) Data Kesakitan, b) Data Kematian, c) Data Operasional (Gizi, Imunisasi dan KIA) & d) Data Manajemen Obat; 2) Triwulan – a) Data kegiatan Puskesmas; 3) Tahunan – a) Umum, Fasilitas, b) Sarana & c) Tenaga.

Alur pengiriman laporan adalah sebagai berikut: 1) Alur pengiriman laporan sampai saat akhir Pelita V adalah : a) Laporan dari Puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan Tk. II untuk diolah sesuai dengan petunjuk, dan selanjutnya direkapitulasi, laporan dikirim ke Dinkes Tk. I dan Departemen Kesehatan c.q. Bagian Informasi Ditjen Pembinaan Kesehatan Masalah, b) Umpan balik dari Departemen Kesehatan dikirim ke Ka. Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi. 2) Alur pengiriman laporan jangka panjang (mulai Pelita VI) adalah mengikuti jalur jenjang administratif organisasi. Departemen Kesehatan menerima laporan dari Kantor WHayah Departemen Kesehatan R.l.

c) Pengolahan,
Analisa dan Pemanfaatan. Pengolahan, analisa dan pemanfaatan data SP2TP dilaksanakan di tiap jenjang administrasi yang pemanfaatannya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengambil keputusan. Di tingkat Puskesmas, untuk tindakan segera serta untuk pemantauan pelaksanaan program (operative) sebagai early warning system. Pada tingkat Dati II dapat digunakan untuk pemantauan, pengendalian dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Pada tingkat I dapat digunakan juga untuk perencanaan program uan pemberian bantuan yang diperlukan. Pada tingkat Pusat digunakan dalam pengambilan kebijaksanaan yang diperlukan.

Pemanfaatan data SP2TP – Pada hakekatnya data dari SP2TP mempunyai peran ganda, karena:

  1. Data tersebut dilaporkan dari Puskesmas untuk kebutuhan administrasi di atasnya, dalam rangka pembinaan, perencanaan serta penetapan kebijaksanaan.
  2. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas sendiri dalam rangka peningkatan upaya kesehatan Puskesmas, melalui perencanaan (micro planning), penggerakan, pelaksanaan (mini lokakarya) dan pengawasan, pengendalian, serta penilaian (stratifikasi). Salah satu komponen dari pengawasan adalah pemantauan yang merupakan tindak lanjut secara kontinu dari kegiatan program yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan serta tindakan (action).

 

Azas Penyelenggaraan Puskesmas10

Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan unaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan Puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi Puskesmas. Dasar pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi Puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan Puskesmas yang dimaksud adalah:

 

  1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah

Azas penyelenggaraan Puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban wilayah. Dalam arti Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini Puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

  1. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan sehingga berwawasan kesehatan
  2. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya
  3. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya
  4. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya

Diselenggarakannya upaya kesehatan strata pertama oleh Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan di Desa serta berbagai upaya kesehatan di luar gedung Puskesmas lainnya (outreach actrvrties) pada dasarnya merupakan realisasi dan pelaksanaan azas pertanggung-jawaban wilayah

  1. Azas Pemberdayaan Masyarakat

Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain:

  1. Upaya Kesehatan Ibu dan anak Posyandu, Polindes, Bina Keluarga Balita (BKB)
  2. Upaya Pengobatan Posyandu, Pos Obat Desa (POD),
  3. Upaya Perbaikan Gizi: Posyandu, Panti Pemulihan Gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
  4. Upaya Kesehatan Sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
  5. Upaya Kesehatan Lingkungan. Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL)
    1. Upaya Kesehatan Jiwa: Posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
    2. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), Pembinaan Pengobat Tradisional (Battra)

      j. Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (inovatif): dana sehat, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan.

  1. Azas Keterpaduan

    Azas penyelenggaraan Puskesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan yakni:

    a. Keterpaduan Lintas Program. Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara lain:

    1. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, Gizi, Promosi Kesehatan, Pengobatan,
    2. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan Promosi Kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa
    3. Puskesmas Keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi
    4. Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, Gizi, P2M, kesehatan jiwa. promosi kesehatan

    b. Keterpaduan Lintas Sektor. Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha. Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain:

    1. Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama
    2. Upaya Promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian
    3. Upaya Kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB
    4. Upaya Perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha, PKK, PLKB
    5. Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan
    6. Upaya Kesehatan kerja: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, dunia usaha
  2. Azas Rujukan

Azas penyelenggaraan Puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh Puskesmas terbatas. Padahal Puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu Puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal yakni:

a. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka Puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horizontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien pasca rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke Puskesmas.

Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam:

  1. Rujukan kasus untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (misal operasi) dan lain-lain.
  2. Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.
  3. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan atau pun menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas.

b. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana.

Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu Puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu Puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat dan atau tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka Puskesmas wajib merujuknya ke dinas kesehatan kabupaten/ kota. Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam :

  1. Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audiovisual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan.
  2. Rujukan tenaga, antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam.
  3. Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya kewenangan dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara lain Usaha Kesehatan Sekolah, Usaha Kesehatan Kerja, Usaha Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila Puskesmas tidak mampu.

 

Stratifikasi Pelayanan Kesehatan11

Strata pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap negara tidaklah sama, namun secara umum berbagai strata ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yakni:

1. Pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok (basic health services), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada umumnya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan (ambulatory/out patient services)

2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services) adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (in patient services) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhkan tersedianya tenaga-tenaga spesialis.

3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat lebih kom- plek dan umumnya diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesiahs.

 

Sistem Rujukan

Mekanisme hubungan kerja yang memadukan satu strata pelayanan dengan strata pelayanan kesehatan lain banyak macamnya. Salah satu diantaranya dikenal dengan nama sistem rujukan (referal system). Indonesia juga menganut sistem rujukan ini, sepera yang dapat dilihat dalam Sistem Kesehatan Nasional. Inilah sebabnya pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, dibedakan atas beberapa strata seperti misalnya rumah sakit yang dibedakan atas beberapa kelas, mulai dari kelas D pada tingkat yang paling bawah sampai ke kelas A pada tingkat yang paling atas.11

Adapun yang dimaksud dengan sistem rujukan di Indonesia, seperti yang telah dirumuskan dalam SK Menteri Kesehatan RI No. 32 tahun 1972 ialah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu atau secara horisontal dalam arti antar unit-unit yang setingkat kemampuannya.

  1. Sistem Rujukan Upaya Kesehatan:7

Adalah suatu sistem jaringan pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung-jawab secaratimbal balik atas timbulnya masalah dari suatu kasus atau masalah kesehatan masyarakat, baik secara vertikal maupun horisontal, kepada yang lebih kompeten, terjangkau dan dilakukan secara rasional.

  1. Jenis Rujukan:

    Sistem rujukan ini secara konsepsional menyangkut hal-hal sebagai berikut:

  2. Rujukan medik. Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan. Dengan demikian rujukan medik pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kedokteran (medical services). Rujukan medik meliputi:11
    1. Konsultasi penderita, untuk keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan operatif dan lain-lain. Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.
    2. Pengiriman bahan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.
    3. Mendatangkan atau mengirim tenaga yang lebih kompeten atau ahli untuk meningkatkan mutu pelayanan pengobatan setempat.
  3. Rujukan Kesehatan.
    Rujukan ini terutama dikaitkan dengan upaya pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. Dengan demikian rujukan kesehatan pada dasarnya berlaku untuk pelayanan kesehatan masyarakat (public health services). Rujukan kesehatan dibedakan atas tiga macam yakni rujukan teknologi, sarana dan operasional. Rujukan kesehatan adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif yang antara lain meliputi bantuan:
    1. Survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit atas Kejadian luar biasa atau berjangkitnya penyakit menular.
    2. Pemberian pangan atas terjadinya kelaparan di suatu wilayah.
    3. Penyidikan sebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan dan bantuan obat-obatan atas terjadinya keracunan masai.
    4. Pemberian makanan, tempat tinggal dan obat-obatan untuk pengungsi atas terjadinya bencana alam.
    5. Saran dan teknologi untuk penyediaan air bersih atas masalah kekurangan air bersih bagi masyarakat umum.
    6. Pemeriksaan spesimen air di Laboratorium Kesehatan dan sebagainya.

    Bagan1. Rujukan Pelayanan Kesehatan11

     

    c. Tujuan Sistem Rujukan Upaya Kesehatan

    1. Umum. Dihasilkannya pemerataan upaya pelayanan kesehatan yang didukung mutu pelayanan yang optimal dalam rangka memecahkan masalah kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna.
    2. Khusus:
      1. Dihasilkannya upaya pelayanan kesehatan klinik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif secara berhasil guna dan berdaya guna.
      2. Dihasilkannya upaya kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif secara berhasil guna dan berdaya guna.

    d. Jenjang tingkat pelayanan kesehatan

    Jenjang (Hirarki)

    Komponen/unsur pelayanan kesehatan

    Tingkat Rumah Tangga

    Pelayanan kesehatan oleh individu atau oleh, keluarganya sendiri

    Tingkat Masyarakat

    Kegiatan swadaya masyarakat dalam menolong mereka sendiri oleh Kelompok Paguyuban, PKK, Saka Bhakti Husada, anggota RW, RT dan masyarakat

    Fasilitas Pelayanan Kesehatan Profesional Tingkat Pertama

    Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Praktek Dokter Swasta, Poliklinik Swasta, dll.

    Fasilitas Pelayanan Rujukan Tingkat Pertama

    Rumah Sakit Kabupaten, R.S. Swasta, Laboratorium, Klinik Swasta, dll.

    I Fasilitas Pelayanan Rujukan | yang lebih tinggi

    Rumah Sakit kelas B dan A serta Lembaga Spesialistik Swasta, Lab. Kes. Da., Lab. Klinik Swasta, dll.

     

    Jalur rujukan dapat berlangsung sebagai berikut: Rujukan Medik: 1) Intern antara petugas Puskesmas. 2) Antara Puskesmas Pembantu dengan Puskesmas. 3) Antara masyarakat dengan Puskesmas. 4) Antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain. 5) Antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, Laboratorium, atau fasilitas kesehatan


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia11

    Untuk Indonesia penanggung jawab pelayanan kesehatan masyarakat adalah Departemen Kesehatan yang menurut KEPRES NO. 15 tahun 1984 memang diserahkan tugas sebagai penyelenggara sebagian dari tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesehatan. Untuk ini, Departemen Kesehatan melalui segenap aparatnya yang tersebar di seluruh tanah air, aktif menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat. Aparat yang dimaksud ialah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan yang terdapat disetiap propinsi serta Kantor Departemen Kesehatan yang terdapat disetiap Kabupaten.

    Hanya saja sesuai dengan UU Pokok Pemerintahan Daerah No. 5 tahun 1974 dimana tanggung jawab kesehatan berada pada Pemerintah Daerah maka ditingkat pemerintah daerah juga ditemukan aparat pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. Aparat yang dimaksud ialah Kantor Dinas Kesehatan Propinsi untuk tingkat propinsi, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya untuk tingkat Kabupaten/Kotamadya serta Kantor Kesehatan Kecamatan untuk tingkat Kecamatan (masih dalam tahap perencanaan).

    Dari uraian yang seperti ini menjadi jelaslah bahwa peranan kantor dalam Sistem Kesehatan di Indonesia, tidak hanya sebagai pelaksana fungsi administrasi saja, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi pelayanan kesehatan. Dengan perkatan lain Kantor Departemen Kesehatan dan atau Kantor Dinas Kesehatan yang terdapat di kabupaten juga bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan, yang dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan masyarakat seperti misalnya mengatasi keadaan wabah yang terjangkit di wilayah kerjanya.

    Tentu mudah dipahami bahwa fungsi pelayanan kesehatan masyarakat yang dimiliki oleh berbagai ‘kantor’ ini sifatnya hanya merupakan pelayanan rujukan saja. Sedangkan sebagai pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat sehari-hari, dipercayakan kepada PUSKESMAS, yang oleh pemerintah memang didirikan di semua kecamatan di Indonesia.

    Untuk lebih memperluas cakupan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut, pada beberapa kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 30.000 dan yang wilayah kerjanya terlalu luas, didirikan PUSKESMAS Pembantu. Kecuali itu untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari PUSKESMAS diselenggara PUSKESMAS Keliling.

    Selanjutnya sesuai dengan prinsip perlunya melibatkan potensi masyarakat, pada saat ini pemerintah berupaya secara maksimal untuk mengikutsertakan potensi masyarakat yang dimaksud. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan masyarakat secara keseluruhan disebut dengan nama Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) yang pengorganisasiannya berada dalam naungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Sedangkan wadah peran serta masyarakat dalam program kesehatan masyarakat dikenal dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pada saat ini Posyandu direncanakan akan didirikan disetiap desa. Sedangkan kegiatan utama Posyandu yang dikelola dengan prinsip “dari oleh dan untuk masyarakat” ini, secara umum dapat dibedakan atas lima macam yakni (1) pelayanan KIA, (2) pelayanan gizi (3) pelayanan keluarga berencana (4) pemberian oralit, serta (5) imunisasi.

    Untuk menjamin keserasian kerja, maka dijalinlah hubungan antar berbagai sarana pelayanan kesehatan yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat ini, yang secara sederhana dapat dilihat dalam Bagan 3. Hubungan Antar Pelbagai sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat.11


    Dari bagan yang seperti ini jelaslah bahwa kedudukan PUSKESMAS tidak langsung di bawah Departemen Kesehatan, melainkan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten yang merupakan salah satu aparat pemerintah daerah ditingkat Kabupaten/Kotamadya.

    Batasan Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan PUSKESMAS adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Ini disebabkan karena peranan dan kedudukan PUSKESMAS di Indonesia adalah amat unik. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka PUSKESMAS kecuali bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran .

    Pada saat ini kegiatan PUSKESMAS ada 17 yakni Usaha Pelayanan Rawat Jalan, Usaha Kesejahteraan Ibu dan Anak, Usaha Keluarga Berencana, Usaha Kesehatan Gigi, Usaha Kesehatan Gizi, Usaha Kesehatan Sekolah, Usaha Kesehatan Lingkungan, Usaha Kesehatan Jiwa, Usaha Pendidikan Kesehatan, Usaha Perawatan Kesehatan Masyarakat, Usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular, Usaha Kesehatan Olahraga, Usaha Kesehatan Lanjut Usia, Usaha Kesehatan Mata, Usaha Kesehatan Kerja, Usaha Pencatatan dan Pelaporan serta Usaha Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

    Peran Dokter Puskesmas7

    1) Dokter Kepala Puskesmas sebagai seorang dokter

    Pendapat umum mengenai seorang dokter biasanya ialah seorang yang berilmu untuk menyembuhkan orang sakit. Demikian pula masyarakat mengharapkan seorang dokter Kepala Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan orang sakit.

    Namun demikian, dalam kenyataan tanggung-jawab seorang dokter Kepala Puskesmas tidak hanya mengobati orang sakit saja akan tetapi jauh lebih besar, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat di dalam wilayah kerjanya. Disamping itu ia berfungsi juga sebagai seorang pemimpin dan seorang manager pula.

    Penting kiranya seorang dokter Puskesmas dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan penderita, pandangan dan cara berfikir dalam menentukan cfiagnosa dan pengobatan tidak semata-mata ditujukan kepada penderita sebagai individu, akan tetapi pandangan ditujukan kepada keluarga penderita dan dihubungkan pula dengan masyarakat lingkungan penderita tersebut.

    Ilmu pengetahuan terus berkembang, maka perlu kiranya diusahakan kesempatan
    untuk mengikuti ceramah

    klinik yang diselenggarakan oleh I.D.I. bila ada, atau membaca
    majalah-majalah bidang klinik maupun dalam

    bidang kesehatan masyarakat. Bila masih ada kesempatan untuk melakukan
    praktek di luar
    jam kerja tentunya bisa dilakukan tanpa mengabaikan tugas.

    2) Dokter Kepala Puskesmas sebagai seorang manager

    (a) Organisasi dan tatalaksana

    Puskesmas mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan yang langsung bertanggung-jawab dalam bidang tehnis kesehatan maupun administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II (Dokabu).

    Kepala Puskesmas perlu melakukan pembagian tugas bersama-sama stafnya disesuaikan dengan jenis dan jumlah tenaga serta kegiatan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan pula
    lokasi pekerjaan dan waktu pekerjaan, sehingga bisa diadakan pembagian tugas dan giliran kerja yang merata di antara tenaga-tenaga Puskesmas yang ada dan pekerjaan dapat dilaksanakan
    dengan baik.

    Pertemuan berkala antara Kepala Puskesmas dengan segenap stafnya (termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa) periu dilakukan secara teratur paling sedikit sebulan sekali. Buku Pedoman Mini Lokakarya Puskesmas dengan lampirannya merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pertemuan berkala tersebut.

  • Bimbingan teknis dan supervisi

    Selain pertemuan berkala dengan segenap staf Puskesmas yang dilakukan di Puskesmas, Kepala Puskesmas perlu juga datang untuk melihat dan memberi bimbingan kepada staf Puskesmas secara berkala di tempat mereka bekerja, di Puskesmas, di Puskesmas Pembantu, di lapangan maupun di rumah penduduk dalam rangka kunjungan rumah. Hal ini penting sekali dilakukan secara teratur untuk memelihara disiplin kerja staf Puskesmas.

  • Hubungan kerja antar instansi Kecamatan

    Camat merupakan koordinator dari semua instansi/dinas tingkat Kecamatan. Kepala Puskesmas bertanggung-jawab secara tehnis kesehatan dan administratif kepada Dokabu. Hubungan dengan Camat merupakan hubungan koordinasi, namun demikian tanggung-jawab secara moril dari Kepala Puskesmas terhadap Camat tetap ada.

  • Dokter Kepala Puskesmas sebagai penggerak pembangunan di wilayah kerjanya

    Seringkali masyarakat belum dapat mengenal masalâh yang mereka hadapi, dan belum bisa menentukan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi. Kepala Puskesmas beserta segenap stafnya bekerjasama dengan instansi-instansi lain di tingkat kecamatan, perlu memberi bimbingan kepada masyarakat untuk mengenal masalahnya dan menentukan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi sesuai dengan kemampuan swadaya mereka sendiri.

    Untuk itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan baik secara individu dengan pemuka masyarakat, maupun secara kelompok. Pertemuan ini biasanya dilakukan di luar jam kerja, sore atau malam. Bilamana diperlukan latihan, maka Kepala Puskesmas dan segenap stalnya harus dapat melayaninya.

    3) Dokter Kepala Puskesmas sebagai tenaga ahli dan pendamping Camat

    Program pemerintah pada saat ini baru bisa menempatkan dokter Puskesmas sebagai seorang sarjana secara merata di kecamatan-kecamatan. Dengan sendirinya harapan dari seluruh masyarakat kecamatan adalah untuk mendapatkan manfaat dari keahliannya dalam bidang kesehatan masyarakat maupun pandangan dan cara berfikir yang luas dan kreatif dari seorang sarjana. Maka peranan dokter Puskesmas di kecamatan disamping sebagai pemimpin Puskesmas, juga merupakan tenaga ahli dan pendamping Camat.

     

    Evaluasi Program DBD dengan Pendekatan Sistem

    Sistem Kesehatan11

    Pengertian sistem kesehatan adalah gabungan pengertian sistem dengan pengertian kesehatan. Untuk ini banyak rumusan pernah disusun. Salah satu diantaranya ialah yang dikemukakan oleh WHO (1984). Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang komplek dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat pada setiap saat yang dibutuhkan.

    Untuk Indonesia, pengertian tentang sistem kesehatan yang dikenal dengan nama Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah ditetapkan melalui SK Menteri Kesehatan RI No. 99a/Men.Kes/SK/ III/1982.
    Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti ya
    ng dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

    Unsur Sistem. Telah disebutkan bahwa sistem terbentuk dari bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Adapun yang dimaksud dengan bagian atau elemen tersebut ialah sesuatu yang mutlak harus ditemukan, yang jika tidak demikian, maka tidak ada yang disebut dengan sistem tersebut. Bagian atau eleman tersebut banyak macamnya, yang jika disederhanakan dapat dikelompokkan dalam enam unsur saja yakni:

  1. Masukan.
    Yang dimaksud dengan masukan (input) adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya sistem tersebut.
  2. Proses.
    Yang dimaksud dengan proses (process) adalah kumpulan bagian atau elemen yang terdapat dalam sistem dan yang berfungsi untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang direncanakan.
  3. Keluaran.
    Yang dimaksud dengan keluaran (output) adalah kumpulan bagian atau elemen yang dihasilkan dari berlangsungnya proses dalam sistem.
  4. Umpan balik.
    Yang dimaksud dengan umpan badik [feed back) adalah kumpulan bagian atau elemen yang merupakan keluaran dari sistem dan sekaligus sebagai masukan bagi sistem tersebut.
  5. Dampak.
    Yang dimaksud dengan dampak (impact) adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran suatu sistem.
  6. Lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan (environment) adalah dunia di luar sistem yang tidak dikelola oleh sistem tetapi mempunyai pengaruh besar terhadap sistem.    

Bagan 4. Hubungan Unsur-unsur Sistem.



 

 

Problem Solving Cycle11

Menetapkan Prioritas Masalah

Telah disebutkan bahwa yang terpenting dalam perencanaan adalah yang menyangkut proses perencanaan (process of planning). Adapun yang dimaksud dengan proses perencanaan di sini ialah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyusun suatu rencana. Untuk bidang kesehatan, langkah- langkah yang sering dipergunakan adalah mengikuti prinsip lingkaran pemecahan masalah (problem solving cycle). Sebagai langkah pertama dilakukan upaya menetapkan prioritas masalah (problem priority). Adapun yang dimaksudkan dengan masalah di sini ialah kesenjangan antara apa yang ditemukan (what is) dengan apa yang semestinya (what should be).

Ditinjau dari sudut pelaksanaan program kesehatan, penetapan prioritas masalah ini dipandang amat penting. Paling tidak ada dua alasan yang ditemukan. Pertama, karena terbatasnya sumber daya yang tersedia, dan karena itu tidak mungkin menyelesaikan semua masalah. Kedua, karena adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya, dan karena itu tidak perlu semua masalah diselesaikan.

Cara menetapkan prioritas masalah banyak macamnya. Sebagian lebih mengutamakan institusi, sebagai lainnya lebih mengandalkan ilham atau petunjuk atasan. Ketiga cara menetapkan masalah ini, meskipun hasilnya sering tepat, tetapi tidak dianjurkan. Cara menetapkan prioritas masalah yang dianjurkan adalah memakai teknik kajian data. Untuk dapat menetapkan prioritas masalah dengan teknik kajian data, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Melakukan pengumpulan data

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data. Adapun yang dimaksud dengan data di sini ialah hasil dari suatu pengukuran dan ataupun pengamatan. Agar data yang dikumpulkan tersebut dapat menghasilkan kesimpulan tentang prioritas masalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

a.
Jenis data

Jenis data yang harus dikumpulkan banyak macamnya. Sekedar pegangan dapat dipergunakan pendapat Blum (1976) yang membedakan data kesehatan atas empat macam yakni data tentang perilaku (behaviour), lingkungan (environment), pelayanan kesehatan (health services) dan keturunan (heredity). Kumpulkan keempat macam data tersebut.

b. Sumber data

Apabila jenis data yang akan dikumpulkan telah ditetapkan, lanjutkanlah dengan menetapkan sumber data yang akan dipergunakan. Untuk ini ada tiga sumber data yang dikenal yakni sumber primer, sumber sekunder dan sumber tertier. Contoh sumber data primer adalah hasil pemeriksaan atau wawancara langsung dengan masyarakat. Contoh sumber data sekunder adalah laporan bulanan PUSKESMAS dan Kantor Kecamatan. Sedangkan contoh sumber data tersier adalaii hasil publikasi badan-badan resmi, seperti Kantor Dinas Statistik, Dinas Kesehatan dan Kantor Kabupaten. Pilihlah sumber data yang sesuai.

c. Jumlah responden

Jika kemampuan tersedia dengan cukup, kumpulkan data dengan lengkap dalam arti mencakup seluruh penduduk. Dalam praktek sehari-hari, pengumpulan data secara total ini sulit dilakukan. Lazimnya diambil data dari sebagian penduduk saja, yang besarnya, karena hanya merupakan suatu survei diskriptif.

d. Cara mengambil sampel

Jika
jumlah sampel telah ditentukan, lanjutkan dengan menetapkan cara pengambilan sampel. Untuk ini ada empat cara pengambilan sampel yang dikenal, yakni cara simple random sampling, sistematic random sampling, stratified random sampling dan cluster random sampling. Pilihlah yang sesuai.

e. Cara mengumpulkan data

Cara mengumpulkan data ada empat macam yakni wawancara, pemeriksaan, pengamatan (observasi) serta peranserta (partisipasi). Pilihlah cara pengumpulan data yang sesuai.

2. Melakukan pengolahan data

Kegiatan kedua yang harus dilakukan ialah mengolah data yang telah dikumpulkan. Adapun yang dimaksud dengan pengolahan data di sini ialah menyusun data yang tersedia sedemikian rupa sehingga jelas sifat- sifat yang dimilikinya. Cara pengolahan data secara umum dapat dibedakan atas tiga macam yakni secara manual, mekanikal serta elektrikal. Pilihlah cara pengolahan data yang paling dikuasai.

3. Melakukan penyajian data

Kegiatan ketiga yang harus dilakukan menyajikan data yang telah diolah. Ada tiga macam cara penyajian data yang lazim dipergunakan yakni secara tekstular, tabular dan grafikal. Pilihlah cara penyajian data yang paling tepat.

4. Memilih prioritas masalah

Hasil penyajian data akan menampilkan berbagai masalah. Apakah berbagai masalah ini perlu diselesaikan? Tidak perlu. Pertama, karena antar masalah mungkin terdapat keterkaitan. Yang perlu dilakukan hanya menyelesaikan masalah pokok saja. Masalah lainnya akan selesai dengan sendirinya. Kedua, karena kemampuan yang dimiliki oleh organisasi selalu bersifat terbatas. Dalam keadaan yang seperti ini, lanjutkan kegiatan dengan memilih prioritas masalah. Untuk ini banyak cara pemilihan yang dapat dipergunakan. Cara yang dianjurkan adalah memakai kriteria yang dituangkan dalam bentuk matriks. Dikenal dengan nama teknik kriteria matrik (criteria matrix tecnique.)

Kriteria yang dapat dipergunakan banyak macamnya. Secara umum dapat dibedakan atas tiga macam:

Berilah nilai antara 1 (tidak penting) sampai dengan 5 (sangat penting) untuk setiap kriteria yang sesuai. Prioritas masalah adalah yang jumlah nilainya paling besar. Secara sederhana pemilihan prioritas masalah dengan teknik kriteria matriks ini dapat digambarkan dalam Tabel 2. Teknik Kriteria Matriks Pemilihan Prioritas Masalah11


 

Menetapkan Prioritas Jalan Keluar

Apabila prioritas masalah telah berhasil ditetapkan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menetapkan prioritas jalan keluar (solution priority). Untuk ini ada beberapa kegiatan pokok yang harus dilakukan sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif jalan keluar

Kegiatan pertama yang harus dilakukan isilah menyusun alternatif jalan keluar untuk mengatasi prioritas masalah yang telah ditetapkan. Menyusun alternatif jalan keluar dipandang penting, karena terkait dengan upaya memperluas wawasan, yang apabila berhasil diwujudkan akan besar peranannya dalam membantu kelancaran pelaksanan jalan keluar.

Untuk dapat menyusun alternatif jalan keluar, cobalah berpikir kreatif (creative thinking). Teknik berpikir kreatif banyak macamnya. Salah satu diantaranya dikenal dengan teknik analogi atau populer pula dengan sebutan synectic technique. Jika dengan teknik berpikir kreatif masih belum dapat dihasilkan alternatif jalan keluar, cobalah tempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  • Menentukan berbagai penyebab masalah – lakukan curah pendapat (brain storming) dengan membahas data yang telah dikumpulkan. Gunakanlah alat bantu diagram hubungan sebab-akibat (cause-effect diagram) atau populer pula dengan sebutan diagram tulang ikan {fish bone diagram). Dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang ada, serta dibantu oleh data yang tersedia, dapat disusun berbagai penyebab masalah secara teoritis.
  • Memeriksa kebenaran penyebab masalah – jika perlu, lakukanlah pengumpulan data tambahan. Cobalah lakukan uji statistik untuk mengidentifikasi penyebab masalah yang sebenarnya. Sisihkah daftar penyebab masalah yang hasil uji statistiknya tidak bermakna.
  • Mengubah penyebab masalah ke dalam bentuk kegiatan – Apabila daftar penyebab masalah yang hasil uji statistiknya telah berhasil disusun, lanjutkan dengan mengubah daftar penyebab masalah tersebut ke dalam bentuk kegiatan. Usahakan untuk satu penyebab masalah tersusun satu kegiatan penyelesaian masalah. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan ini ialah tersusunnya alternatif cara penyelesaian masalah.


Contoh penyusunan alternatif jalan keluar dengan mempergunakan ketiga langkah ini dapat dilihat pada Tabel 3. Alternatif Jalan Keluar.11

2. Memilih prioritas jalan keluar

Apakah semua alternatif jalan keluar yang telah disusun tersebut perlu dilaksanakan? Jika kemampuan memang dimiliki, apa salahnya. Di- sinilah letak masalahnya. Karena kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi selalu bersifat terbatas. Untuk mengatasinya, pilihlah salah satu dari alternatif jalan keluar yang paling menjanjikan. Pekerjaan ini disebut dengan nama memilih prioritas jalan keluar. Untuk dapat memiilih prioritas jalan keluar, pelajarilah dengan seksama berbagai alternatif yang tersedia. Sebelum melakukan pilihan, ada baiknya jika dicoba padukan dahulu. Siapa tahu berbagai alternatif tersebut sebenarnya hanya merupakan bagian dari satu paket kegiatan yang sulit dipisahkan.

Apabila keterpaduan tersebut sulit dilakukan, antara lain karena adanya perbedaan antar alternatif yang terlalu tajam, atau karena keterbatasan sumber daya dalam melaksanakan program yang telah dipadukan, barulah dilakukan pilihan. Cara melakukan pilihan prioritas jalan keluar banyak macamnya. Cara yang dianjurkan adalah memakai teknik kriteria matriks Untuk ini ada dua kriteria yang lazim dipergunakan Kriteria yang dimaksud adalah.

a. Efektivitas jalan keluar

Tetapkanlah nilai efektivitas (effectivity) untuk setiap alternatif jalan keluar, yakni dengan membelikan angka 1 (paling tidak efektif) sampai dengan angka 5 (paling efektif) Prioritas jalan keluar adalah yang nilai efektivitasnya paing tinggi.

b. Efisiensi jalan keluar

Tetapkanlah nilai efisiensi (efficiency) untuk setiap alternatif jalan keluar, yakni dengan memberikan angka 1 (paling tidak efisien) sampai dengan angka 5 (paling efisien). Nilai efisiensi ini biasanya dikaitkan dengan biaya (cost) yang diperlukan untuk melaksanakan jalan keluar. Makin besar biaya yang diperlukan, makin tidak efisien jalan keluar tersebut

Hitunglah nilai F (prioritas) untuk setiap alternatif jalan keluar, dengan membagi hasil perkalian nilai M x I x V dengan nilai C. Jalan keluar dengan nilai P tertinggi, adalah prioritas jalan keluar terpilih Contoh pemilihan jalan keluar dengan teknik kriteria matrik dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Prioritas Jalan Keluar11


 

Pada contoh di atas, prioritas jalan keluar terpilih adalah C. karena nilai yang dimiliki adalah paling tinggi.

3. Melakukan uji lapangan

Kegiatan ketiga yang harus dilakukan pada penetapan prioritas jalan keluar ialah melakukan uji lapangan untuk prioritas jalan keluar terpilih. Uji lapangan ini dipandang penting, karena sering ditemukan jalan keluar yang diatas kertas baik, ternyata sulit dilaksanakan.

4. Memperbaiki prioritas jalan keluar

Selesai melakukan uji lapangan, lanjutkan dengan memperbaiki prioritas jalan keluar, yakni dengan memanfaatkan berbagai faktor penopang, dan bersamaan dengan itu meniadakan berbagai faktor penghambat yang ditemukan pada uji lapangan.

5. Menyusun uraian rencana prioritas jalan keluar

Kegiatan terakhir yang harus dilaksanakan pada penetapan prioritas jalan keluar adalah menyusun uraian rencana prioritas jalan keluar selengkapnya. Untuk ini uraikanlah semua unsur rencana sebagaimana telah dikemukakan, sehingga dapat dihasilkan suatu rencana yang lengkap.

 

 

BACA PENJELASAN DEMAM BERDARAH DARI PENYEBAB, PATOFISIOLOGI DAN PENATALAKSANAAN DBD DISINI

 

 

Daftar Pustaka

 

  1. Departemen Kesehatan RI. Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dengue. Katalog Dalam Terbitan Departemen Kesehatan RI; 2007;3:1-3.
  2. Departemen Kesehatan RI. Tatalaksana demam berdarah dengue di indonesia. Katalok Dalam Terbitan Departemen Kesehatan RI; 2001:2.
  3. Chin J. Manual pemberantasan penyakit menular. Edisi ke-17. Jakarta: Departemen Kesehatan; 2000; hal.144-9.
  4. Departemen Parasitologi, FKUI. Parasitologi kedokteran. Edisi ke-4. Jakarta:Balai Penerbit FKUI; 2008; hal.265-7.
  5. Azwar A. Pengantar epidemiologi. Edisi revisi. Jakarta: Binarupa Askara; 1988; hal.34-5.
  1. Budiarto E, Anggraeni D. Pengantar epidemiologi. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC;2003;hal. 100-1.
  2. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Kerja Puskesmas. Jilid I. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia;1998.
  3. Departemen Kesehatan RI. Pedoman Kerja Puskesmas. Jilid III. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia;1998;hal.24-7.
    1. Sulaeman ES. Manajemen kesehatan teori dan praktik di puskesmas. Surakarta;2009;hal.53-60.
    2. Departemen Kesehatan RI. Kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat. Keputusan Menteri Kesehatan RI;2004;hal.15-8.
    3. Azwar A. Pengantar administrasi kesehatan. Edisi ke-3. Jakarta: Binarupa Aksara 1996:hal17-34,123-5,200-10.